Wartawan Dituding Cemarkan Nama Baik, Ajak LSM GMBI Majalengka Soroti Legalitas Pabrik

0

MAJALENGKA, Jawa Barat – Kedua wartawan dari salah satu media online, Muksin Leo dan Ato mengaku mengalami banyak kerugian atas kasus yang menderanya, yakni tuduhan atas dugaan pencemaran nama baik yang dituduhkan oleh salah satu pabrik industri yang ada disalah satu desa, di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, tertanggal 27/11/2018 dari surat pemanggilan kepolisian prihal permintaan keterangan.

Dari hal itu, mereka meminta kepada LSM GMBI Distrik Majalengka agar sama sama menyoroti juga dapat mengusut tuntas persoalan ketenagakerjaan hingga legalitas keberadaan sejumlah pabrik di Kabupaten Majalengka.

“Kami tidak akan takut, karena selama ini kami telah menjalankan tugas, pokok dan fungsi sesuai dengan UU. Pers No. 40 tahun 1999.” kata, Muksin Leo dan Ato secara bersamaan saat di Sekretariat LSM GMBI Majalengka.

Masih kata dia, bahkan kami mengajak para insan media se Kabupaten Majalengka bahkan LSM GMBI Distrik Kabupaten Majalengka juga ikut mengapresiasi dan memberi dukungan moril dalam melawan tindakan yang mengkriminalisasikan tupoksi kami.

Terpisah, Ketua LSM GMBI Distrik Kabupaten Majalengka, H. Agustinus Subagja mengatakan, biarkan proses hukum berjalan jika itu memang terdapat unsur pidana karena itu sudah merupakan tugas kepolisian.

“LSM GMBI Distrik Kabupaten Majalengka akan menindaklanjuti persoalan tenaga kerja seperti halnya hak dalam prosedur pengupahan, hak fasilitas jaminan tenaga kerja, hingga legalitas pabrik dan status legalitas kewarganegaraan.” tegas dia. Kamis, (29/11/2018).

Pernyataan tersebut diungkapkan, H. Agustinus, disela sela LSM GMBI Distrik Majalengka bersama tim investigasi akan berangkat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang bertujuan akan melaporkan adanya oknum pejabat di Kabupaten Majalengka.

“Setelah selesai, kami akan melangkah ke persoalan sejumlah pabrik yang ada di Kabupaten Majalengka. Selain mengenai ketenagakerjaannya juga akan menyoroti legalitas para WNA yang ikut berkerja, karena seperti diketahui bahwa pihak menajemen perusahaan diantaranya ada yang berstatuskan warga negara asing. “Kita akan liat Visanya dan hal lainnya.” tutupnya. ** (Sigit)