NUSANTARA9NEWS.COM, BANDARLAMPUNG – Pendidikan adalah investasi. Oleh karena itu, yang harus dipastikan adalah tanggung jawab moral pengelola dana agar semua dana bantuan yang telah dikeluarkan pemerintah bisa dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikan Pegiat pendidikan, Asep Sapa’at mengenai skema baru bagi bantuan operasional sekolah (BOS) reguler yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Skema tersebut, memberikan dampak besar bukan hanya bagi guru non ASN melainkan juga bagi sekolah. Pemberian BOS langsung ke rekening sekolah ini secara tidak langsung memaksa sekolah untuk memiliki sistem tata kelola yang baik.
“Biaya apapun yang dikeluarkan terkait pendidikan. Ini bicaranya harus paradigmanya investasi, maka kalau bicara investasi harus ada parameter yang terukur. Perubahan seperti apa yang diharapkan dengan adanya kucuran dana sebesar itu,” ujar Asep Sapa’at di Jakarta, Senin (17/2/2020)
Sistem yang dimiliki Kemendikbud
Kebijakan ini, lanjut Asep, menjadi momen yang sangat penting untuk menguji kapasitas kepala sekolah di bidang kepemimpinan dan tata kelola sekolah bisa dilihat dari visi dan strategi yang dimiliki kepala sekolah tersebut.
“Jika kepala sekolah tidak memahami apa tujuannya artinya berbahaya, dalam arti berapapun anggaran yang dikucurkan tidak paham digunakan untuk apa. Kalau bicara tentang visi sebenarnya sudah tahu apa yang dilakukan dan kita harus ingat dan sadari bersama bahwa uang itu salah satu bantuan untuk peningkatan sumber daya,” jelasnya.
Kemudian, yang kedua bicara soal manajerial tata kelola saya sepakat bahwa ketika transfernya langsung ke sekolah, kita akan bisa melihat mana kepala sekolah yang betul-betul mengelola guru, murid, pembelajaran, sarana prasarana maupun anggaran lain.
“Jadi bisa kita lihat bagaimana profil kepala sekolah yang kita miliki dalam aspek kepemimpinan dan manajerialnya,” imbuhnya.
Selain peningkatan persentase untuk guru non ASN, yang tidak kalah penting adalah kemerdekaan guru dalam mengembangkan profesionalismenya karena hal ini, berdampak pada anak didik agar anggaran yang besar ini dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) seperti yang diharapkan bersama.
“Ada empat kategori sekolah, kategori pertama yaitu sekolah kalah. Sekolah yang kalah itu sekolah yang tingkat ketercapaian tujuan sekolah, program visi sekolah kecil dan sekolah ini tidak punya strategi. Kategori kedua yaitu sekolah beruntung,” terangnya.
Sekolah ini, menurut Asep, mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi, misalnya memiliki lulusan bagus dan guru bagus tapi tidak punya strategi. Sekolah-sekolah kategori ini sebenarnya punya peluang tipis untuk bisa mencapai keberhasilan di tahun-tahun berikutnya.
Selanjutnya, kategori ketiga adalah sekolah belajar. Sekolah belajar adalah sekolah yang tingkat keberhasilannya masih kecil tapi sudah punya strategi sehingga selalu melakukan evaluasi setiap tahun. Kategori terakhir yaitu sekolah pemimpin. Sekolah ini memiliki tingkat keberhasilan tinggi di mana ada capaian target yang tinggi serta efektivitas strategi yang tinggi.
“Ada beberapa parameter. Yang pertama adalah tata kelola jadi sekolah itu sudah punya satu sistem yang memang sudah fix misalkan sistem proses pengembangan profesionalisme gurunya, bagaimana sistem pengembangan minat dan bakat anak, bagaimana peningkatan kualitas pembelajaran dan aspek-aspek lain menjadi punya satu sistem tata kelola yang fix dan itu terus ditingkatkan. Saya ingin bisa melihat hasil pembelajaran,” ungkapnya.
Sumber : Indonesia inside/babe/kemendikbud
