Realisasi Program PEN di Kuartal IV 2020, Sudah Capai Rp.163.13 Triliun

0

NUSANTARA9NEWS.COM, Jakarta, –
Realisasi kumulatif program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 14 Desember mencapai Rp. 481,61 Triliun atau 69.3 persen dari pagu anggaran Rp. 695,2 Triliun.

Menurut Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (SatgasPEN) mencatat hasil koordinasi pelaksanaan dan penyerapan program PEN, jika dihitung darirealisasi per 30 September 2020 sebesar Rp.318,48 Triliun, maka penyerapan berjalan padaKuartal IV 2020 telah mencapai sebesar Rp 163,13 Triliun.

“Di Kuartal IV 2020 yang mana awalnya kami merencanakan penyerapan minimal Rp. 100 Triliun, sampai saat ini realisasinya telah mencapai Rp 163,13 Triliun. Masih ada sisa waktu dua minggu lagi, mudah-mudahan kami bisa lebih cepat lagi merealisasikan sisa anggaran inisecepat mungkin,” kata Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin pada Konferensi Pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/12/2020)

Disebutkan bahwa, hingga 14 Desember, sektor perlindungan sosial sudah terealisasi Rp. 217,16 Triliun, atau94,15 persen dari pagu anggaran Rp. 230,66 Triliun.

Sementara sektor UMKM terealisasi
sebesar Rp. 106,25 Triliun atau 91,73 persen dari pagu anggaran sebesar Rp. 115,82 Triliun.

Sedangkan, program PEN pada sektor Kementerian/Lembaga terealisasi sebesar Rp. 55,68 Triliun atau 78,75 persen dari pagu anggaran sebesar Rp. 70,70 Triliun, dan sektor Pembiayaan Korporasi sudah terealisasi Rp 8,15 Triliun atau 13,31 persen dari pagu anggaran Rp. 61,22Triliun.

Untuk sektor kesehatan telah terealisasi Rp 46,68 Triliun atau 48,54 persen dari paguanggaran sebesar Rp 96,17 Triliun. Terakhir, sektor insentif usaha terealisasi sebesar Rp 47,69Triliun atau 39,54 persen dari pagu anggaran Rp 120,61 Triliun.

Dari enam program PEN, ada empat sektor yang dikelola oleh Satgas Ekonomi yakni sektor perlindungan sosial, UMKM, Kementerian/Lembaga, dan pembiayaan korporasi.

“Sektor Sosialdan Sektor UMKM pencapaiannya hampir selesai. Kemudian yang akan jadi prioritas berikutnyadi akhir tahun ini adalah sektor Pembiayaan Korporasi. Dengan bantuan teman-temanKementerian Keuangan kita cukup yakin bahwa akan ada dana-dana besar yang terealisasiseperti Sovereign Wealth Fund (SWF) sekitar Rp 15 Triliun, juga dana pinjaman korporasi danPenyertaan Modal Negara (PMN), yang akan cair akhir tahun ini. Sehingga diharapkan
realisasinya mendekati target,” tambah Budi Gunadi Sadikin.

Sementara itu, Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menjelaskan, salah satu program PEN dengan pagu anggaran tertinggi adalah Bantuan Langsung Tunai(BLT) Dana Desa oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

“BLT Dana Desa adalah satu dari tiga kebijakan besar Kemendesa PDTT yang kami sebutsebagai orkestrasi kebijakan desa merespon pandemi COVID-19, yaitu, menjaga kesempatan kerja lewat program Padat Karya Tunai Desa dengan sasaran keluarga miskin, pengangguran, setengah menganggur, dan kelompok marjinal lainnya. Kedua kebijakan menjaga kesehatan dimasa pandemi COVID-19,” paparnya.

Ketiga, kebijakan menjaga daya beli masyarakat melalui program
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

BLT Dana Desa sudah terealisasi sebesar Rp.20,41 Triliun dari total pagu anggaran Rp. 31,8 Triliun, dan menyentuh kurang lebih 8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang merupakan keluarga miskin non PKH.

“Artinya mereka belum pernah menerima bantuan jaring pengaman
sosial apapun baik PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, ataupun Kartu Prakerja. Dari 8 juta KPMBLT Dana Desa tersebut, 1,45 juta KPM kehilangan mata pencaharian, 5,31 juta KPM layak menerima jaring pengaman sosial tapi tidak terdata (exclusion error), 947 ribu terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) namun belum mendapat bantuan, 311 ribu memiliki anggota keluarga rentan yang berpenyakit kronis. Data KPM ini kami hasilkan dari proses pendataan yang rigit dan terukur,” terang, Abdul Halim Iskandar.

Selain proses pendataan secara transparan dan berdasarkan musyawarah desa, Abdul Halim
Iskandar juga mengungkapkan bahwa banyak negara yang ingin meniru BLT Dana Desa.

“Profesor Scott Guggenheim dari Georgetown University menyebut bahwa melalui BLT DanaDesa Indonesia telah menjadi pelopor jaring pengaman sosial komplementer, karena dari 8 jutaKPM, setelah kita lihat klaster sosialnya ada 2,4 juta KPM dengan Perempuan sebagai Kepala Keluarga. Karenanya banyak negara yang ingin meniru BLT Dana Desa,” terangnya.

Adapun realisasi penyerapan Dana Desa lainnya telah mencapai sebagai berikut, Desa Tanggap COVID-19 Rp. 3,17 Triliun, Padat Karya Tunai Desa Rp.15,23 Triliun, dan pembangunan infrastruktur Rp 8,43 Triliun. Total Dana Desa yang telah direalisasikan hingga15 Desember sebesar Rp. 47,25 Triliun dari pagu anggaran APBN TA 2020 sebesar Rp 71,19
Triliun.

Sisa Dana Desa sebesar Rp. 23,93 Triliun akan digunakan untuk BLT Dana Desa hingga Desember nanti dengan alokasi sebesar Rp. 8,04 Triliun, dan Padat Karya Tunai Desa sebesar Rp.15,88 Triliun.

“Ini yang terus kita dorong untuk digunakan oleh desa-desa, karena apabila Rp.15,88 Triliun dipakai Padat Karya Tunai Desa dengan asumsi upah 55 persen maka akan menghasilkan 87 juta Hari Orang Kerja (HOK). Apabila satu orang bekerja sepuluh hari lamanya, maka dana ini akan menyerap 8,7 juta pekerja,” pungkas Abdul Halim Iskandar. ** (Git)