NUSANTARA9NEWS.COM, MAJALENGKA, – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Majalengka sambangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Majalengka, pertanyakan wewenang dan pengawasan serta sanksi tegas terkait sejumlah proyek pembangunan yang dinilai hingga kini tidak ada tindakan apapun.
“Melihat dari situasi pengerjaan proyek pembangunan di Kabupaten Majalengka, disini kami menyoroti dari sisi peran dan pengawasan dinas dalam hal ini PUTR,” kata , Ketua LSM GMBI Distrik Majalengka H. Agustinus Subagja melalui Sekertaris Distrik Yayat Supriyatna. Selasa, (14/07/2020)
Lanjutnya, untuk itu disini kami meminta kejelasan melalui audensi ini dengan mempertanyakan sampai sejauh mana dinas mempunyai peran serta wewenang dan dalam menindak tegas.
“Berupa sanksi dan teguran atau apalah, sehingga disini kami sebagai masyarakat dapat mengetahui secara langsung akan peran dalam fungsi pengawasannya,” ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan temuan yang dihimpun diketahui bahwa ada diantaranya pengerjaan proyek tidak sesuai aturan terkait tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Yakni, tak terpasang papan proyek, ada itu namun penjelasannya terkadang tanpa tercantum alamat perusahaan juga waktu lama proses pengerjaannya.
“Berdasarkan faktanya bahwa bangunan yang belum lama dikerjakan kenapa biasa berakibat cepat rusak. Bahkan, diduga bahan material yang digunakan kenapa tidak sesuai dengan spek dan lainnya,” ungkapnya.
Diakhir, Yayat menyampaikan rasa ketidakpuasan atas jawaban dari hasil audensi ini. “Kami atas nama LSM GMBI Distrik Majalengka merasa sangat tidak puas. Karena terkesan bersifat berusaha mengkaburkan inti audensi yang disampaikan,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas PUTR Majalengka Agus Tamim menilai bahwa langkah GMBI audensi ke PUTR sebagai langkah positif untuk kemajuan pembangunan Majalengka pada umumnya dan khususnya pembangunan infrastruktur.
“Berbagi informasi terkait temuan GMBI dilapangan bagi kami menjadi bekal untuk terus menerus memperbaikinya agar kedepan kontrol masyarakat ini menjadi pemicu dan modal utama kami bekerja harus lebih baik lagi,” tutupnya. **