NUSANTARA9NEWS.COM, MAJALENGKA, -Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi memaparkan konsep yang sudah dipraktikan dalam melayani segala macam bentuk pengaduan publik di masyarakat. Gagasan tersebut mendapatkan respon positif dari para peserta yang merupakan para pejabat di lingkungan kota dan kabupaten se-Provinsi Kalimantan Selatan.
Penyampaian sendiri diungkapkan bupati pada Seminar Best Practices Kepemerintahaan Yang Baik, yang digelar Kementrian Reformasi dan Birokraksi (Kemenpan RB) RI bekerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.
Acara ini dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) ke-74 tahun 2020 yang berlangsung di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Jum’at (7/2/2020) melalui siaran pers yang diterima wartawan.
Kegiatan tersebut dibuka langsung Menteri Reformasi dan Birokraksi (Kemenpan RB) Tjahjo Kumolo dan dihadiri Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Gifari serta para pejabat dan insan pers lainnya.
Dalam urainnya Bupati Majalengka, menuturkan hadirnya Majalengka Raharja Quick Response Call 112, itu sebagai bentuk penguatan pelayanan publik dengan dukungan sistem yang transparan, mudah diakses dan responshif terhadap pelayanan masyarakat.
“Alhamdulillah awal kami mengeluarkan program belum genap satu tahun, sudah ada 161 pengaduaan masuk, panggilan darurat 15.985. Kendati ada beberapa warga yang hanya iseng iseng melapor,”ucapnya.
Laporan aduan yang masuk sendiri antara lain, lanjut bupati, berkaitan dengan KTP di Disdukcapil, jalan rusak di Dinas PUPR, layanan Puskesmas, Kesehatan di Dinas Kesehatan dan pengelolaan air bersih oleh PDAM. Semua itu langsung ditanggapi oleh dirinya selaku bupati dan ditindaklanjuti melalui disposisi ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait atau berkoordinasi dengan instansi vertikal lainnya yang ada di Majalengka.
Ia menambahkan, pengembangan instansi yang terintegrasi dengan SP4N di Pemkab Majalengka sendiri meliputi Polres Majalengka, Kejari, BPJS, Perhutani, Kemenag, BPS, PLN, dll.
“Ketika merespon pengaduan masyarakat sendiri ada petugasnya yang stand by 24 jam. Dan itu diperkuat dengan adanya kepala seksi baru di Dinas Kominfo yang fokus menangani pengaduaan,” ujarnnya.
Selain itu juga, lanjutnya, dalam memaksimalkan program itu pihaknya melakukan penguatan sarana dan prasana dan dukungan anggaran. Dengan membuat pengembangan system jaringan IT terintegrasi ke seluruh OPD, kecamatan, dan kelurahan untuk pengembangan Command Centre dengan biaya Rp 50 miliar bantuan dari Pemprov Jabar. “Pembangunan gedung Command Centre sebesar Rp 4,75 miliar bersumber dari APBD,”katanya.
Bupati mengaku terus mensosialisasikam secara kontinyu intensif dan interaktif melalui berbagai media massa baik online, radio, leaflet, baliho, spanduk. Termasuk media sosial (medsos) dalam merespon program yang digulirkannya.
“Kami juga terus melakukan upaya peningkatan dan penambahan SDM serta bimbingan teknis yang berkesinambungan bagi para pengelola pengaduaan,” ungkapnya.
Dikatakan bupati, atas program yang digulirkanya pihaknya mendapatkan respon positif langsung dari masyarakat dan penghargaan tingkat Nasional dari pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat.
Pada acara itu dilakukan dialog interaktif dengan para peserta. Dan peserta sangat antusias mengikuti setiap materi yang disampaikan para narasumber. Kehadiran Bupati Majalengka ke Banjarmasin di dampingi Kepala Dinas Kominfo Maman Sutiman dan Sekretaris Kominfo, Wawan Sarwanto.
“Atas prestasinya itu Majalengka mendapat dua penghargaaan pelayanan publik terbaik se Indonesia (Top 10 Penghargaan Pengelola dengan Perubahan). Serta perbaikan pengelolaan pengaduan terbaik (Top 30 Instansi Pemerintah Pelayanan Publik Tahun 2019,” kata Kepala Dinas Kominfo Maman Sutiman.
Diungkapkan dia, Bupati Majalengka memiliki komitmen kuat dalam melayani publik, sesuai dengan janji saat dilantik menjadi Bupati untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, dekat dan transparan. (Agit/Kominfo Majalengka)