Gedung Sasono Utomo TMII Menjadi Saksi Sejarah Masyarakat Pers Indonesia

JAKARTA, – Insan media diantaranya media Cetak, Elektronik maupun Online Se – Nusantara akan melaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) di Gedung Sasono Utomo, Jalan Raya Timur Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur.

Pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Pers Indonesia 2018 adalah moment ditempat sejarah yang akan diselenggarakan pada Selasa, 18 Desember 2018.

Dari penuturan pengelola gedung, menjelaskan sejarah singkat Sasono Utomo TMII ini. Selama puluhan tahun sejak dibukanya Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sasono Utomo TMII menjadi salah satu tempat yang dijadikan untuk menerima tamu kenegaraan dan hampir semua tamu negara pernah singgah disini. Saat itu, mereka diperkenalkan Indonesia di semua bidang seperti, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Dari itu dinamakan Gedung Negara Indonesia.

Setelah pemaparan tentang Indonesia, dilanjutkan mengenal filosofi bangsa yang berazaskan Pancasila dan sesandi Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian, para tamu negara akan diajak berkeliling Indonesia dengan melihat anjungan – anjungan dari tiap Provinsi yang ada di areal TMII. Sayangnya, sejak Presiden Soeharto lengser, kebiasaan penerimaan tamu negara di Sasono Utomo TMII itu tidak dilanjutkan.Pada hari Selasa, 18 Desember 2018, Sasono Utomo TMII akan mencatatkan satu sejarah penting Bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan Musyawarah Besar Pers Indonesia.

Ketua Tim Pelaksana Mubes Pers Indonesia, Wilson Lalengke yang juga orang nomor satu di jajaran Sekber Pers Indonesia sekaligus Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini mengatakan, bahwa dalam Mubes Pers Indonesia nantinya, pihaknya akan menggelar deklarasi serta penyampaian tuntutan Pers Indonesia.

“Dalam Mubes Pers Indonesia nantinya kami akan menggelar deklarasi Pembentukan Dewan Pers Independen serta menyampaikan aspirasi dan tuntutan Pers Indonesia untuk mewujudkan Kemerdekaan Pers dan kehadiran Negara dalam pemberdayaan Masyarakat Pers Indonesia,” pungkas Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu. (tim/red)

Add Comment